• Kamis, 30 Juni 2022

'Hukum Mati Bagi Koruptor Terimplementasikan?' Arteria Dahlan Sebut Polisi, Jaksa dan Hakim Tak Boleh di OTT

- Senin, 22 November 2021 | 19:01 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Arteria Dahlan menyebut polisi, jaksa dan hakim tak boleh di OTT./instagram
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Arteria Dahlan menyebut polisi, jaksa dan hakim tak boleh di OTT./instagram

Akarsari.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Arteria Dahlan mengikuti  diskusi daring bertajuk 'Hukuman Mati bagi Koruptor, Terimplementasikah?' pada Kamis 18 November 2021.

Dalam diskusi tersebut, Arteria Dahlan menyebut bahwa aparat penegak hukum (APH) tak boleh menjadi objek operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan korupsi. APH yang dimaksud terdiri dari, Polisi, Jaksa dan Hakim.

Alasan Arteria Dahlan menyebut Polisi, Jaksa dan Hakim tak boleh menjadi objek OTT karena ketiga unsur tersebut merupakan simbol negara.

Baca Juga: Dua Orang Kepercayaan Jokowi, Luhut dan Erick Dilaporkan ke KPK Terkait Bisnis PCR COVID-19

"Bahkan ke depan di Komisi III, kita juga sedang juga menginisiasi. Saya pribadi, saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di-OTT. Bukan karena kita pro-koruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum," kata Arteria dikutip akarsari.com dan CNN, Senin 22 November 2021.

Arteria Dahlan menginginkan aparat dapat menciptakan instrumen penegakkan hukum yang lebih menantang dibandingkan dengan OTT. Ditambah, Indonesia memiliki APH yang hebat-hebat.

"Padahal kita punya sumber daya polisi jaksa hakim penegak hukum yang hebat-hebat. Masa iya sih modalnya hanya OTT tidak dengan melakukan bangunan konstruksi hukum yang lebih bisa dijadikan dichallange oleh semua pihak, sehingga fairnessnya lebih terlihat," ujarnya.

Baca Juga: Empat Pegawai BPN Terjaring OTT Pungli Sertifikat Tanah, Begini Respon Kepala Kantor Pertanahan

Arteria Dahlan juga mengatakan bahwa saat dirinya masih berada di Komisi II DPR ia meminta agar OTT yang dilakukan oleh aparat harus secara cermat sehingga tak membuat kegaduhan.

Halaman:

Editor: Atiah

Sumber: CNN

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X